“Papua sering dibicarakan, tapi jarang benar-benar didengarkan.” Kalimat itu menjadi titik tolak digelarnya kegiatan nonton bareng dan diskusi film Pig Feast, yang diselenggarakan oleh Rayon Penyelamat Dja’far Saifuddin pada Jumat, 15 Mei 2026, di Villa Sumber Urip. Mengangkat tema “Ketika Adat Berhadapan dengan Kapitalisme”, kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memahami realitas sosial, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat Papua yang kerap luput dari perhatian publik. Papua merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan alam dan budaya yang besar di Indonesia, namun di balik kekayaan tersebut masyarakat adatnya kerap menghadapi berbagai persoalan, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, perampasan ruang hidup, hingga minimnya ruang untuk menyuarakan pengalaman dan kenyataan yang mereka hadapi.
Film Pig Feast dipilih sebagai media refleksi yang menggambarkan bagaimana masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan yang semakin masif. Melalui kegiatan ini, peserta diajak melihat persoalan Papua bukan sekadar isu politik atau pembangunan, melainkan juga persoalan kemanusiaan, lingkungan, dan keberlangsungan adat. Kegiatan sendiri dimulai pada pukul 21.00 WIB dan berlangsung tertib serta kondusif, dengan peserta yang hadir terdiri dari anggota organisasi, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu sosial dan kemanusiaan. Selama pemutaran film, para peserta mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan antusias, sebab film ini memunculkan berbagai refleksi mengenai konflik antara adat, eksploitasi sumber daya alam, dan kepentingan kapitalisme yang berdampak pada kehidupan masyarakat Papua.
Usai pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang membahas pentingnya menjaga ruang hidup masyarakat adat, dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta pentingnya mendengarkan suara masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Diskusi berlangsung aktif dan menghadirkan berbagai pandangan kritis serta reflektif dari para peserta. Dalam pembahasan tersebut, peserta memahami bahwa kapitalisme dalam konteks Papua tidak hanya melibatkan perusahaan besar, tetapi juga berkaitan dengan banyak pihak seperti pemerintah, investor, pemilik modal, industri perkebunan, tambang, hingga kebijakan pembangunan nasional, yang semuanya memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam dan pembangunan ekonomi di Papua.
Meski demikian, peserta juga menyadari bahwa tidak semua pembangunan dapat langsung dianggap salah. Pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, dan program ekonomi nasional. Akan tetapi, persoalan muncul ketika pembangunan tersebut tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, masyarakat adat Papua sering memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan mereka. Perbedaan cara memandang tanah dan pembangunan inilah yang kemudian memunculkan benturan antara adat dan kapitalisme. Diskusi juga menghasilkan pemahaman bahwa persoalan Papua tidak dapat disederhanakan menjadi “pemerintah salah” atau “masyarakat adat menolak kemajuan”, sebab kenyataannya terdapat kesenjangan komunikasi, ketidakpercayaan, dan minimnya ruang dialog yang setara antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang membawa pembangunan.
Selain membahas persoalan tersebut, peserta turut merefleksikan posisi mahasiswa dalam melihat isu sosial. Mahasiswa dianggap tidak selalu harus hadir sebagai pihak yang merasa paling benar atau menjadi “penyelamat”, tetapi dapat memulai dari membangun kesadaran, memperluas pengetahuan, dan menghadirkan ruang diskusi yang sehat di tengah masyarakat. Peserta diskusi berpendapat bahwa mahasiswa tetap dapat memberikan kontribusi nyata, antara lain dengan menjadi jembatan dialog antara masyarakat dan pemerintah, menyebarkan informasi yang lebih objektif dan tidak provokatif, melakukan kajian dan advokasi sosial, menjaga ruang akademik agar tetap kritis dan humanis, serta membangun solidaritas tanpa harus menimbulkan kebencian terhadap pihak tertentu.
Dari hasil diskusi tersebut, peserta menyimpulkan bahwa film Pig Feast bukan hanya tentang Papua, tetapi juga tentang bagaimana manusia memandang tanah, pembangunan, dan kekuasaan. Film ini menjadi ruang refleksi bahwa pembangunan seharusnya tidak menghilangkan hak hidup, budaya, dan suara masyarakat adat. Pada akhirnya, peserta memahami bahwa solusi tidak cukup hanya dengan menyalahkan satu pihak, melainkan membutuhkan dialog, keterlibatan masyarakat adat, kebijakan yang adil, serta kesadaran bersama, agar pembangunan dapat berjalan tanpa menghilangkan identitas dan kemanusiaan masyarakat lokal.
